Kota Jambi – Ketua DPRD Kota JAMBI, Kemas Faried, Alfarelly, menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan sosial tenaga kerja informal dengan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada pekerja rentan di wilayah Kecamatan Telanaipura dan Danau Sipin.
Program ini merupakan bagian dari pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD yang direalisasikan melalui dana reses serta dukungan dari dana pribadi beliau.
Kegiatan penyerahan dilakukan pada Jumat (1/8) yang dilakukan dalam dua sesi, yakni pagi hari bertempat di Kantor Camat Telanaipura dan siang harinya di Kantor Camat Danau Sipin. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Anggota DPR RI H. Cek Endra, Anggota DPRD Provinsi Jambi Irfan Winata, para Sekcam, Forum RT, dan masyarakat setempat yang menjadi penerima manfaat.
Selain penyerahan kartu, kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang telah terdaftar di wilayah Telanaipura. Mereka mendapat penjelasan langsung mengenai manfaat perlindungan jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Momen haru turut terjadi saat dilangsungkan penyerahan santunan secara simbolis kepada ahli waris almarhum Raden Husein, warga Legok, Kecamatan Danau Sipin yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Santunan ini menjadi bukti nyata pentingnya perlindungan bagi pekerja informal yang sehari-hari bekerja dengan risiko tinggi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, mengapresiasi langkah Ketua DPRD Kota Jambi. “Apa yang dilakukan Ketua DPRD adalah bentuk nyata dukungan terhadap program negara. Pekerja rentan memiliki risiko tinggi, dan jaminan sosial ini akan menjadi pelindung ekonomi bagi mereka dan keluarga,” ungkap Hendra.
Ke depan, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faied Alfarelly juga berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan, termasuk berencana mendaftarkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di seluruh Kota Jambi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemangku kebijakan dan lembaga jaminan sosial dalam memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
