KERINCI – Menindak lanjuti isu soal proyek yang dibatalkan, DPRD Kerinci dan Dinas PUPR Kerinci gelar hearing, Kamis (16/9) siang.
Dalam hearing, Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri ST, menjelaskan bahwa isu adanya pembatalan proyek tidak benar. Seperti isu tentang jembatan Tanjung Pauh, sampai saat ini tidak ada pembatalan atau dihapus.
“Begitupun dengan proyek yang lain, tidak ada pembatalan. Tidak mudah membatalkan proyek, kan itu sudah dibahas dalam pembentukan APBD 2021,” ungkapnya, usai mengikuti hearing dengan dewan.
“Dinas PU tidak pernah menghilangkan atau merubah item kegiatan,” lanjutnya.
Maya menambahkan, untuk jembatan Tanjung Pauh, saat ini anggaran yang tersedia sekitar Rp 1 Milliar. Dana tersebut untuk jembatan beton, namun anggaran tidak cukup.
“Bentang jembatan 63 meter dan lebar 4 meter. Kesanggupan dana Rp 1 Milliar saat ini, baru sebatas pengadaan tiang pancang,” ungkapnya.
Kelanjutannya, kata dia, kita meminta kepastian dari Dewan, siap atau tidak menganggar kembali di tahun 2022 mendatang. Jika siap, kita pastikan proyek tersebut tuntas.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek jembatan tersebut Rp 4 Milliar, dan butuh penambahan anggaran Rp 3 Milliar lagi,” terang dia.
Sebelumnya, kata dia, untuk jembatan Tanjung Pauh, juga pernah diusul jembatan gantung dengan lebar 3 meter dan bisa dilalui mobil pickup. Namun, aspirasi masyarakat menginginkan jembatan beton.
“Kalau jembatan gantung butuh anggaran Rp 2 Milliar. Tahun 2020 kemarin pun, juga sudah ada dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tapi tidak ada rekanan yang sanggup atau memasukkan penawaran,” terangnya.
Begitupun dengan sejumlah proyek yang lainnya yang diisukan dibatalkan. Kondisinya sama, keterbatasan anggaran untuk mengerjakan proyek sesuai dengan yang diinginkan.
“Oleh sebab itu, ada 3 opsi yang kita tawarkan. Pertama kepastian dewan menganggarkan kembali tahun depan untuk lanjutan pekerjaan, penambahan anggaran di APBD Perubahan, dan terakhir menggeser anggaran prioritas, jika opsi pertama dan kedua tidak sanggup,” ungkapnya.
Sementara itu, Irwandri, Ketua Komisi III, juga menyampaikan tiga opsi tersebut. Menurut dia, dari tiga opsi tersebut telah disampaikan nota dinas oleh PU kepada Bupati Kerinci terlebih dahulu.
“Nanti kita tunggu nota dinas dari Bupati. Apakah bisa untuk penambahan anggaran atau tidak, atau dianggarkan sesuai dibutuhkan tahun depan,” ungkapnya.
Ditanya, apakah dewan siap menjamin penganggaran di tahun depan ? Dia mengaku dewan tidak berani menjanjikan, karena kondisi tahun depan belum tahu seperti apa.
“DPR tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 Milliar, todak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya aperti ini,” katanya.
Ditanya mengenai adanya pembatalan sejumlah proyek, dia mengaku belum ada pembatalan proyek. “Belum ada pembatalan (proyek,red), masih ada di DPA,” ungkapnya. (Joni/Hendra).
