Baca Jambi – Kemas Faried Alfarelly, Fraksi Golkar serta Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi mengomentari soal jaringan gas yang belum tepat sasaran.
Ia mengatakan, sudah coba bertanya kepada Pemerintah Kota Jambi terkait progres dari Siginjai Sakti.
“Kita ketahui bahwa dari jawaban eksekutif tadi bawa per hari ini bahwa wakil walikota diundang oleh Kementerian ESDM,” ungkapnya, Kamis (09/09/2021).
Soal pembicarakan dengan usulan tambahan jaringan gas untuk Kota Jambi di tahun 2022.
“Saya tangkap tadi bahwa memang persoalan di masyarakat hari ini bahwa jaringan gas yang ada di bangun di Kota Jambi ini belum optimal,” jelasnya.
Selain itu, kebutuhan baik dari UMKM, dan masyarakat di level rendah terkait dengan jargas solusi.
Menurutnya, ternyata di atas itu menjadi persoalan baru untuk masyarakat makanya pertanyakan dari 12000 sambungan Jargas di Kota Jambi.
Ia turun ke masyarakat itu hanya 7.000 Jargas yang terpasang.
“Sedangkan yang dapat dimanfaatkan malah yang lebih lucunya lagi bahwa hidup itu bisa digunakan di atas jam 12 siang dan tarifnya juga tidak standar,” kata Faried.
Sehingga ia mempertanyakan kepada Pemkot Jambi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Yaitu untuk cara penyelesaiannya, dan teruntuk pemerintah pusat, ia mempertanyakan apakah Jargas menjadi bisnis utama atau skala prioritas utama bagi Siginjai Sakti untuk mendapatkan pendapatan daerah tahun 2022.
Dampak tidak optimalnya Jargas akan kembali seperti awal, yaitu perkiraan penggunaan tabung gas 3 kilogram.
Banyak masyarakat mengeluh kepada dia, bahwa harus mempersiapkan lagi gunakan tabung gas 3 kilogram lebih banyak.
“Tapi intinya kami bermohon kepada Pemkot Jambi, dan pemerintah pusat untuk segera menanggapi persoalan yang ada di Kota Jambi. Terkait dengan kebangkitan ekonomi di masa ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, secara langsung Syarif Fasha Wali berujar tengah berupaya mengenai hal itu.
Fasha tengah berkomunikasi dengan Kementerian secara tegas tentang Jargas di Kota Jambi.
Persoalan Jargas ini panjang, karena JII selaku operator itu milik Pemprov Jambi.
Kalau tidak diambil alih, maka akan percuma lantaran pendapatan daerah masuk ke Provinsi Jambi bukan Kota Jambi.
